Kebijakan Erick Thohir Bunuh Kontraktor Migas Nasional dan Lokal

- Selasa, 26 Juli 2022 | 14:20 WIB
Insan industri hulu migas di lapangan operasi (Dok. SKK Migas - INDEPENDEN)
Insan industri hulu migas di lapangan operasi (Dok. SKK Migas - INDEPENDEN)

Jakarta, INDEPENDEN - Kebijakan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir dipertanyakan karena merugikan kontraktor penunjang minyak dan gas bumi (migas).

Peraturan Menteri BUMN Nomor Per-08/MBU/12/2019 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Negara nyata telah menyebabkan sejumlah kontraktor penunjang migas nasional maupun lokal terancam bangkrut.

Direktur Eksekutif Center of Energy and Resources Indonesia (CERI) Yusri Usman mengemukakan hal tersebut di Jakarta, Selasa, 26 Juli 2022.

Menurut Yusri, sengkarut disebabkan Permen tersebut memaksa semua kontraktor jasa penunjang migas tak lagi dapat mengikuti tender secara langsung di semua perusahaan-perusahaan BUMN sektor migas.

Baca Juga: Profil AJB Bumiputera 1912: Reborn Menuju Kembali Jaya

"Sekarang, untuk bisa bertahan hidup, mereka harus pandai-pandai memperoleh pekerjaan sebagai subkontraktor alias subkon melalui anak dan cucu perusahaan-perusahaan BUMN yang telah mendapat penunjukan dari induk usahanya, meskipun kompentensinya patut dipertanyakan," beber Yusri.

Yang menyedihkan, lanjut Yusri, ia memiliki bukti bisa terjadi sampai ada subkon tingkat ketiga di bawah anak cucu BUMN yang telah ditunjuk sebagai kontraktor itu.

"Artinya, dari anak usaha menunjuk cucu usaha, kemudian cucu usaha menunjuk swasta, kemudian swasta itu menunjuk lagi subkon. Ironis memang melihat fakta seperti ini. Tentu pertanyaannya, dimana lagi bisa diperoleh kualitas hasil pekerjaan dan efisiensi?" ulas Yusri.

Yusri mengatakan penunjukan langsung antara sesama perusahan BUMN memang dibolehkan jika merujuk pada Pasal 17 Ayat 2 Permen BUMN Nomor Per-08/MBU/12/2019 Tahun 2019 tersebut. Padahal dalam pelaksanaannya terindikasi telah terjadi pelanggaran terhadap Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Baca Juga: Crazy Rich Malang Juragan99 Kalah Gugatan Merek MS Glow, Wajib Bayar Ganti Rugi Fantastis

Halaman:

Editor: Ridwan Ewako

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Rahasia Implementasi Human Capital Bank Mandiri

Jumat, 3 Desember 2021 | 12:13 WIB

Krakatau Steel Butuh 13 Tahun Catat Rekor Produksi CRC

Selasa, 2 November 2021 | 22:01 WIB

Empat BUMD DKI Diguyur Rp4,15 Triliun

Senin, 1 November 2021 | 15:36 WIB
X