SUKABUMI, INDEPENDENMEDIA.ID - Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Sukabumi, memastikan tidak ada kekosongan jabatan.
“Semua sudah terisi. Baik posisi eselon II, III, IV dan fungsional, pasca pelantikan tanggal 15 September 2023,” kata Kepala BKPSDM, Didin Syarifudin, Senin (18/09/2023).
Dengan terisinya semua posisi, tambah Taufik Hidayat, maka pelayanan terhadap masyarakat bisa berjalan dengan baik. “Juga agar tidak menggangu kinerja organisasi,” tambahnya.
Menanggapi adanya pelantikan diakhir jabatan Wali Kota, Taufik Hidayah menjelaskan bahwa aturan tentang undang-undang nomor 1 tahun 2015 pasal 71 berbunyi, Petahana dilarang melakukan pergantian pejabat enam bulan sebelum berakhir jabatan.
Kemudian, jelas dia, undang-undang tersebut juga di rubah melalui undang-undang nomor 10, tahun 2016 pasal 71, yakni Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau wakilnya dan Wali Kota atau Wakilnya di larang melakukan pergantian pejabat, enam bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon, sampai dengan akhir masa jabatan.
“Aturan membolehkan. Sebab pak Wali Kota masih jauh tahapan Pilkada, bila merujuk undang-undang nomor 10 tahun 2016. Jadi beliau diberikan kewenangan untuk melakukan pelantikan sampai selesai masa akhir jabatannya, kata Didin.
Sekretaris BKPSDM, Taufik Hidayah menambahkan pengisian jabatan melalui proses seperti analisis jabatan, seleksi terbuka untuk pengisian jabatan pimpinan tertinggi.
Taufik juga menyampaikan mengajukan formasi pengadaan calon ASN PPPK untuk kebutuhan tenaga kesehatan dan teknis sebanyak 72 orang ke Menteri Pan-RB.
“Besok masyarakat bisa melihat langsung pengumuman tersebut, kalau ingin tahu detail berapa jumlahnya, jurusan apa saja yang dipersyaratkan, formasi apa saja yang bisa dilamar, akan diumumkan secara serentak nasional,”kata Taufik. []
