• Senin, 3 Oktober 2022

Anggota DPRD Lampung Temukan Kasus Bantuan Pemerintah Salah Sasaran

- Selasa, 1 Maret 2022 | 21:11 WIB
Anggota DPRD Provinsi Lampung dari Fraksi Golkar, Ali Imron (kanan) saat reses di Margasari, Laabuhanmaringgai, Lampung Timur. (INDEPENDEN MEDIA)
Anggota DPRD Provinsi Lampung dari Fraksi Golkar, Ali Imron (kanan) saat reses di Margasari, Laabuhanmaringgai, Lampung Timur. (INDEPENDEN MEDIA)

Sukadana, INDEPENDEN -- Warga mengungkapkan soal bantuan pemerintah yang tidak tepat sasaran. Akibatnya, bantuan bernilai puluhan juta rupiah menguap sia-sia.

Bantuan dari pemerintah itu berupa sebuah kapal berukuran besar. Diberikan kepada kelompok nelayan kecil di daerah Margasari, Kecamatan Labuhanmaringgai, Lampung Timur (Lamtim).

Nelayan kecil yang biasa menangkap ikan di laut dengan kapal bermesin tempel, tak mampu mengoperasikan kapal bemesin besar. Terutama soal biaya operasional yang mencapai puluah juta rupiah. Kapal bantuan itu pun mangkrak.

Baca Juga: Penggagas Pemilu Ditunda Muhaimin, Airlangga, dan Zulkifli; Ketiganya 'Pasien Rawat Jalan' KPK

Bantuan yang diduga salah sasaran itu, terungkap saat anggota DPRD Provinsi Lampung dari Fraksi Partai Golkar, Ali Imron, melakukan reses di Desa Margasari, Labuhanmaringgai, Ahad, 27 Februari 2022.

Reses berlangsung di kediaman tokoh masyarakat setempat, Baharuhin. Dihadiri sejumlah aparatur desa, tokoh masyarakat serta anggota kelompok tani dan nelayan.

Peserta petemuan, Agus mengungkapkan tentang bantuan pemerintah yang diberikan kepada nelayan kecil di desanya. Bantuan berupa kapal nelayan berukuran besar akhirnya rusak. Belum pernah digunakan untuk menangkap ikan.

Hal itu terjadi karena untuk mengoperasikan kapal tersebut membutuhkan modal besar yang jauh dari jangkauan nelayan kecil. "Nelayan kecil seperti kami, tak memiliki modal untuk mengoperasikan kapal besar," katanya.

Baca Juga: Operasi Keselamatan, Ini Tujuh Jenis Pelanggaran yang akan Ditindak Polisi

Menurut dia, seharusnya pemerintah dalam memberikan bantuan disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan penerimanya. Sehingga bantuan yang diberikan tepat sasaran dan bermanfaat bagi masyarakat.

Dia mencontohkan, bantuan yang dinilai bisa bermanfaat untuk nelayan kecil seperti mereka berupa jaring dan mesin kapal tempel.

Selain itu, menurut Bahrudin, para nelayan di desanya juga berharap pemerintah dapat memberikan bantuan untuk usaha tambak ikan lele dengan sistem bioflok.

Menurut dia, ikan hasil nelayan dari laut, tidak seluruhnya bisa dijual dari dikonsumsi. Agar tidak terbuang sia-sia, ikan yang tidak laku dijual bisa dijadikan pakan lele di tambak.

Baca Juga: Kementerian Luar Negeri Evakuasi 6 WNI Dari Ukraina Menuju Polandia, Jumlah Tersisa Belum Diungkap

Beberapa nelayan di wilayah itu sudah berhasil membudidayakan ikan lele dengan sistem bioflok. Di antaranya, kolam milik Agus, berukuran dua kali delapan meter, ditanami 15 ribu bibit ikan lele.

"Setiap dua bulan, kami bisa memperoleh penghasilan dari menjual ikan lele. Lumayan, bisa menjadi penghasilan tambahan bagi keluarga," katanya.

Menganggapi aspirasi nelayan di atas, Imron mengatakan akan menyampaikan kepada dinas atau instansi terkait.

"Soal bantuan, silakan diajukan. Tidak perlu bikin proposal. Cukup bikin surat permohonan yang diketahui kepala desa. Kami siap bantu menghubugan ke dinas atau instasi terkait," kata politisi Partai Golkar asal Lampung Timur.

Turut hadir dalam petermuan itu, penyuluh pertanian swasta, Suprayitno dan Misbahul Huda dari Brajaharjosari, Kecamatan Brajaselebah, Lamtim. (*)

Editor: MF Wondro

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X